Tantangan Pembangunan Nasional

1. Capaian laju pertumbuhan ekonomi 6% selama periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang sejahtera. Untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5% per tahun dalam lima tahun mendatang.
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai goncangan.
3. Untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap perilaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai tambah yang dinikmati di daerah-daerah.
4. Untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang secara sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik, serta membekali dan menyiapkan para pekerja untuk memasuki pasar kerja.
5. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup.
6. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan peningkatan kualitas infrastruktur. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa baik di tingkat nasional maupun antar daerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.
7. Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas SDM terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dilihat dari status golongan, pendapatan, gender, maupun antar daerah. Hanya dengan intervensi pemerintah, kesenjangan kualitas SDM dapat teratasi.
8. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing nasional.
9. Konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat, salah satunya desentralisasi. Pemantaban proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi dengan ekonomi global. Salah satu langkah strategis adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
10. Hukum harus menjadi panglima, penegak hukum secara konsisten termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Namun, saat ini fungsi hukum untuk menuntun perilaku berkehidupan Bangsa Indonesia sehari-hari masih harus banyak diperbaiki